Solusi Ekonomi – Penguatan kelas menengah dianggap sebagai kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia. Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM), Elan Satriawan, M.Ec., Ph.D., menegaskan bahwa kebijakan yang berbasis pada data dan riset akan mendorong perekonomian yang lebih merata dan mengurangi kesenjangan sosial. Kelas menengah yang kuat dapat menjadi pendorong utama bagi stabilitas ekonomi dan memperkecil jurang antara masyarakat kaya dan miskin. Namun, Elan mengingatkan bahwa meskipun kelas menengah di Indonesia sudah berkembang, banyak yang masih berada dalam kondisi rentan, dan ini tidak bisa dibiarkan begitu saja.
Pentingnya Kebijakan Pembangunan Berbasis Data dan Riset
Elan Satriawan menyoroti pentingnya kebijakan pembangunan yang tidak hanya berfokus pada angka pertumbuhan ekonomi semata. Ia mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif justru dapat memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan yang diambil harus berdasarkan data dan hasil riset yang akurat, sehingga dapat memperkuat kelas menengah dan meminimalkan kesenjangan sosial.
“Statistik menunjukkan kelas menengah ini turun menuju kelas menengah rentan. Meskipun belum jatuh ke kelas miskin, ini harus menjadi perhatian serius,” ungkap Elan dalam diskusi Teras Pusekra UGM yang berjudul “Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, Kemiskinan dan Kelas Menengah”.
Elan menekankan bahwa jika pertumbuhan ekonomi hanya terjadi di tingkat makro dan tidak merata ke tingkat mikro, maka kebijakan tersebut akan gagal untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Salah satu kelompok yang perlu mendapatkan perhatian serius adalah kelas menengah, karena merekalah yang memiliki peran penting dalam perekonomian negara.
Peran Kelas Menengah dalam Perekonomian Nasional
Menurut Elan, untuk menjadi negara maju, Indonesia harus memperkuat kelas menengah. Negara-negara maju memiliki kelas menengah yang besar dan berdaya beli tinggi, yang berperan signifikan dalam perekonomian. Oleh karena itu, penguatan kelas menengah bukan hanya tentang meningkatkan pendapatan mereka, tetapi juga memberikan akses yang lebih luas terhadap lapangan kerja yang berkualitas dan peluang ekonomi yang adil.
Kelas menengah memiliki kontribusi yang signifikan terhadap konsumsi domestik, yang merupakan salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi. Namun, di Indonesia, meskipun kelas menengah terus berkembang, banyak di antaranya yang masih terjebak dalam sektor informal tanpa perlindungan sosial yang memadai. Elan menilai hal ini sebagai tantangan besar yang harus diselesaikan melalui kebijakan yang berpihak pada kelas menengah, terutama mereka yang bekerja di sektor informal namun tetap membayar pajak.
Mengatasi Tantangan Kelas Menengah Rentan
Kelas menengah menghadapi ketidakpastian status pekerjaan. Mereka juga kurang mendapat dukungan negara. Banyak pekerja kelas menengah bekerja di sektor informal. Mereka berprofesi sebagai pedagang kecil. Mereka juga bekerja sebagai pekerja kontrak atau pekerja lepas. Pekerja-pekerja ini tidak mendapat bantuan pemerintah. Mereka juga tidak mendapat perlindungan sosial. Pemerintah perlu memberi perhatian khusus. Mereka harus menyediakan jaminan sosial bagi pekerja informal. Pemerintah juga perlu meningkatkan akses layanan kesehatan. Mereka juga harus mempermudah akses pendidikan. Pemerintah dapat memberi pelatihan keterampilan. Mereka juga bisa membuka akses permodalan usaha. Pemerintah perlu menjaga stabilitas harga bahan pokok. Hal ini membantu daya beli kelas menengah.
Elan menekankan pentingnya perhatian serius pemerintah terhadap sektor informal. Oleh karena itu, ia menyarankan kebijakan yang mendukung pekerja informal. Sebagai contoh, pemerintah dapat memberikan jaminan sosial. Selain itu, akses layanan kesehatan dan pendidikan perlu dipermudah. Dengan demikian, daya beli kelas menengah tetap kuat. Pada akhirnya, hal ini mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Lebih lanjut, pemerintah harus menyediakan pelatihan keterampilan. Kemudian, akses permodalan usaha juga penting. Selanjutnya, literasi keuangan perlu ditingkatkan. Terakhir, stabilitas harga bahan pokok harus dijaga.
“Simak juga: BI dan Bank Sentral Australia Perpanjang Kerja Sama, Perkuat Pertukaran Mata Uang”
Pentingnya Kebijakan Ekonomi yang Berbasis Bukti
Elan Satriawan juga mengungkapkan pentingnya penerapan kebijakan ekonomi yang berbasis data dan riset yang akurat. Ia memberikan contoh keberhasilan kebijakan berbasis bukti melalui pengelolaan program Raskin (Bantuan Pangan Rastra). Di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), distribusi Raskin dilakukan dengan cara yang memungkinkan potensi penyalahgunaan di tingkat desa. Namun, pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, program Raskin diubah dengan sistem voucher yang dapat dibeli di warung lokal. Sistem ini terbukti lebih efektif dalam menyalurkan bantuan dan mengurangi potensi penyalahgunaan dana bantuan.
“Sistem distribusi yang lebih efisien ini terbukti sangat jauh lebih efektif dalam membantu masyarakat miskin dibandingkan dengan cara lama,” kata Elan, mengutip hasil evaluasi yang dilakukan oleh American Economic.
Keberhasilan pengelolaan program Raskin ini menjadi bukti nyata bahwa kebijakan berbasis data dan riset dapat menghasilkan dampak yang positif bagi masyarakat. Dengan demikian, kebijakan ekonomi yang lebih berbasis bukti akan lebih efektif dalam memitigasi masalah sosial-ekonomi, termasuk penguatan kelas menengah.
Kebijakan Ekonomi yang Berpihak pada Kelas Menengah
Pemerintah perlu menindaklanjuti rekomendasi ekonom. Mereka harus memperkuat kelas menengah. Pemerintah perlu menerapkan kebijakan ekonomi yang berpihak. Kebijakan ini harus menciptakan lapangan kerja berkualitas. Pemerintah harus mengurangi beban pajak sektor informal. Pemerintah perlu meningkatkan akses layanan publik. Layanan publik itu mencakup pendidikan dan kesehatan. Elan Satriawan mencatat sektor informal butuh perhatian khusus. Banyak pekerja informal tidak memiliki jaminan sosial. Pemerintah perlu memperkuat sistem perlindungan sosial. Sistem perlindungan sosial ini khusus bagi pekerja sektor informal. Pemerintah bisa menyediakan jaminan kesehatan. Pemerintah juga bisa menyediakan akses pensiun yang lebih mudah. Lalu pemerintah harus mendorong pertumbuhan usaha mikro. Mereka perlu memberi pelatihan keterampilan bagi pekerja informal. Pemerintah harus membuka akses permodalan yang mudah. Mereka harus meningkatkan literasi keuangan bagi kelas menengah. Pemerintah perlu menjaga stabilitas harga bahan pokok. Hal ini membantu daya beli kelas menengah. Pemerintah harus memastikan upah layak bagi pekerja. Mereka perlu menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat.
Kesimpulan: Membangun Ekonomi yang Inklusif Melalui Penguatan Kelas Menengah
Penguatan kelas menengah sangat penting bagi Indonesia. Hal ini bukan hanya tentang daya beli mereka. Penguatan ini juga tentang akses peluang ekonomi. Kelas menengah yang kuat menjaga stabilitas ekonomi. Mereka juga mengurangi ketimpangan sosial. Pemerintah perlu fokus pada kebijakan ini. Mereka harus memperkuat kelas menengah informal. Kebijakan ekonomi harus berbasis data dan riset. Hal ini memastikan dampak positif pada ekonomi. Pemerintah perlu meningkatkan pendidikan dan pelatihan. Ini membantu kelas menengah meningkatkan keterampilan mereka. Akses modal usaha juga penting. Pemerintah harus memudahkan akses ini. Mereka perlu mendorong inovasi dan kewirausahaan. Hal ini menciptakan lapangan kerja baru. Pemerintah harus memastikan distribusi pendapatan yang adil. Ini membantu mengurangi kesenjangan ekonomi. Mereka harus melindungi hak-hak pekerja. Ini menciptakan lingkungan kerja yang aman. Pemerintah juga perlu meningkatkan infrastruktur. Ini mendukung pertumbuhan usaha kelas menengah. Dengan demikian, kelas menengah menjadi pilar ekonomi yang kuat.